Dugaan Korupsi Pengaturan Cukai di Bea Cukai Dinilai Berpotensi Merugikan Negara dan Dunia Usaha

Dugaan Korupsi Pengaturan Cukai di Bea Cukai Dinilai Berpotensi Merugikan Negara dan Dunia Usaha

Kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi perhatian publik karena diduga berkaitan dengan praktik pengaturan cukai yang memicu peredaran rokok ilegal di pasaran. Perkara tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap penerimaan negara sekaligus menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha.

Menanggapi hal tersebut, advokat Andi Akbar Muzfa, S.H. menilai bahwa dugaan penyimpangan di sektor penerimaan negara seperti cukai merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara tegas dan transparan.

“Apabila benar terdapat praktik pengaturan atau penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan cukai untuk kepentingan tertentu, maka tindakan tersebut dapat masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Andi Akbar Muzfa.

Menurutnya, dalam hukum pidana korupsi, setiap pejabat atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan jabatan maupun kewenangannya sehingga merugikan keuangan negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Ia menjelaskan bahwa dalam perkara dugaan korupsi seperti ini, penyidik biasanya menerapkan beberapa ketentuan utama dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, antara lain Pasal 2 ayat (1) mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, Pasal 3 terkait penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat, serta ketentuan mengenai suap atau gratifikasi apabila ditemukan adanya pemberian keuntungan tertentu dalam proses pengaturan kebijakan.

“Jika dugaan tersebut berkaitan dengan praktik pembiaran atau pengaturan cukai yang menyebabkan rokok ilegal beredar luas, maka penyidik juga dapat menelusuri kemungkinan adanya kolusi antara pejabat dan pihak swasta,” jelasnya.

Andi Akbar menilai praktik korupsi di sektor cukai sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dalam distribusi barang ilegal.

Menurutnya, langkah penyidik dalam melakukan penyitaan uang maupun aset juga merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara atau asset recovery, sebagaimana dimungkinkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

“Penyitaan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum agar kerugian negara dapat dipulihkan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa dalam proses hukum tindak pidana korupsi, perkara biasanya dimulai dari tahap penyelidikan, kemudian penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, hingga pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara.

Lebih lanjut, Andi Akbar menilai bahwa kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan di sektor kepabeanan dan cukai.

“Bea dan cukai memiliki peran strategis dalam pengawasan lalu lintas barang serta penerimaan negara. Jika terjadi penyalahgunaan kewenangan di sektor ini, dampaknya bukan hanya pada kerugian negara, tetapi juga terhadap iklim usaha yang sehat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi harus dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan sistem penegakan hukum.

“Penegakan hukum yang konsisten dan transparan sangat penting untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara serta menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum,” tutup Andi Akbar Muzfa. (Siras, 08/05)